Senin, Januari 13, 2014



Hutan Lindung Versus Penambangan
TANGGAL 17 Februari adalah momen Hari Keluarnya SK Menteri Kehutanan No. SK 49/Menhut-II/2009, yang secara tersirat menetapkan Hari Bakti Rimbawan. Momen ini mengingatkan kita untuk selalu memelihara hutan sebagai penopang utama kelestarian lingkungan hidup. Dalam momen ini ada baiknya kita mendiskusikan masalah penambangan yang banyak dilakukan di areal hutan, bahkan di dekat areal hutan lindung.
Umum diketahui bahwa fungsi kawasan hutan lindung sebagai fungsi penyangga kehidupan adalah sangat penting artinya. Di antaranya adalah mengatur tata air dan mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
Dicermati dari aspek kepentingan penyangga kehidupan, dan pelestarian lingkungan untuk kehidupan, hal itu sudah selayaknya memperoleh dukungan semua elemen masyarakat. Tapi kehidupan yang multidimensional ini membutuhkan pandangan dari sisi-sisi lain sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat menjadi optimal dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Secara yuridis, pengertian hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah salah satu hutan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan fungsi lindung. Di lain pihak pemerintah menetapkan hutan produksi dan hutan konservasi berdasarkan fungsi produksi dan fungsi konservasi. Dengan pengertian ini, seakan-akan fungsi lindung terhadap sistem penyangga kehidupan ini diletakkan pada kawasan hutan lindung. Karena ini merupakan ketetapan undang-undang, ketetapan ini juga memberikan dampak politis dan psikologis kepada masyarakat bahwa fungsi lindung diletakkan pada pundak hutan lindung, sehingga hutan produksi seakan dapat bebas dari tugas tersebut.
Karenanya, para pengelola hutan produksi dengan enaknya mendasarkan kebijakannya hanya untuk kepentingan produksi dengan sedikit atau sangat kurang memikirkan perlindungan lingkungan. Kalau pemikiran ini dikaitkan dengan aspek luas akan tampak tidak adilnya ketetapan tersebut.
Kini, di Indonesia, menurut data yang tersedia, total hutan lindung adalah 30,7 juta hektar, dan hutan produksi 90,9 juta hektar, sedangkan di Jawa luas hutan lindung 0,59 juta hektar dan hutan produksi hampir 2 juta hektar.
Apakah beban perlindungan ini cuma diletakkan pada kawasan hutan lindung saja, ataukah pada kawasan lain, meski disadari bahwa hutan lindung memiliki tingkat kelerengan yang tinggi. Jika pertanyaan ini dijawab ya, maka tidak salah jika kini banyak kebijakan para pengelola hutan produksi yang tak berpihak pada pelestarian lingkungan.
Cukup banyak bukti di lapangan bahwa kemunduran kualitas tempat tumbuh dan dampak lingkungan negatif terjadi di hutan produksi. Kalau pertanyaan tadi dijawab tidak, maka sebenarnya semua pengelola sumber daya alam perlu mendasarkan diri pada prinsip konservasi dalam satuan ekosistem apapun, untuk pelestarian kemampuan lingkungan.
Program pertambangan yang juga mendasarkan kebijakannya pada Undang-Undang Pertambangan, jelas memiliki tugas untuk kepentingan pemanfaatan sumber daya alam melalui berbagai bentuk galian A, B dan C. Kalau pelaksanaan pertambangan ini dilakukan di dalam kawasan hutan, maka akan terjadi benturan kepentingan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 38 dikatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan cuma bisa dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
Selanjutnya dikatakan bahwa dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Atas dasar undang-undang tersebut jelas bahwa tak ada peluang bagi program pertambangan di hutan lindung, khususnya pertambangan terbuka, terlebih kalau diingat pertimbangan teknis di atas.
Namun dari aspek yang lain kalau diingat bahwa perekonomian Indonesia yang masih sulit seperti saat ini dan jumlah pengangguran yang terus membengkak, desakan untuk memanfaatkan sumber daya alam akan terus meningkat terutama sumber daya alam yang menjanjikan secara finansial dan menampung lapangan kerja, termasuk pertambangan terbuka dan mungkin bisa jadi di kawasan hutan lindung.
Di lapangan, konflik seperti ini sudah menjadi pandangan yang tak sukar dilihat. Contohnya ialah penambangan di hutan lindung Merapi dan pemanfaatan sejumlah lahan di dekat Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Apakah konflik ini akan berkepanjangan dan tanpa penyelesaian? Mari sama-sama kita renungkan!
Kasus konflik kepentingan itu idealnya perlu segera dicari jalan penyelesaian. Masing-masing pihak perlu mawas diri terutama bagi para pelestari lingkungan. Kondisi hutan lindung yang ada perlu dicermati kembali: cukup efektifkah peran yang dimainkan hutan lindung yang ada di setiap lokasi?
Kiranya memang perlu reinventarisasi kondisi hutan lindung yang ada, sebab banyak kawasan hutan lindung yang tinggal merupakan kawasan berbatu pada tanah yang juga sedikit. Sebaliknya pada kondisi seperti ini jangan-jangan ada kandungan bahan tambang yang memberikan manfaat finansial yang amat besar. Atau mungkin sudah waktunya menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang sumber daya alam yang sanggup menyinkronkan kepentingan ynag bertolak belakang tersebut.
Agaknya pula, penyelesaian konflik ini tak mesti diselesaikan dengan sekadar mendasarkan pandangan sepihak dan penyelesaian yang sama. Misalnya apakah tidak mungkin program pertambangan di kawasan hutan lindung ini merupakan pemanfaatan sementara pada kawasan lindung yang isinya tinggal batu, sehingga kemudian tinggal melakukan reklamasi, dengan modal dari pertambangan tersebut?
Apakah aktivitas perlindungan penyangga kehidupan juga perlu dibebankan pada kawasan lain, atau memang mutlak tak boleh dilakukan penambangan? Semua itu perlu dipikirkan ke depan.