Sabtu, Februari 06, 2010


NASKAH EKSEKUTIF YANG MENG-KOMERSIALISASIKAN PENDIDIKAN
Beberapa hari lalu telah di paparkanya sebuah naskah eksekutif tentang analisis kebutuhan pembiayaan operasional pendidikan di SMK Kabupaten Kebumen. Namun tidak sedikit adanya kejanggalan, ketidak keakuratan sebuah data dalam mengambil sampel penelitian. Kekurangan ini menjadi preseden buruk bagi kalangan para pengamat pendidik dan tentunya lebih khusus bagi Tim peneliti itu sendiri yang terdiri dari Dr. Rokmahniyah,M.Pd, Kadar, S.Pd, M.Pd serta Dra. Budi Nurhiyati.
Kejanggalan, kekurang akuratan naskah penelitian ini tidak hanya terletak pada obyektifitas bahan penelitian, namun juga di jumpai di berbagai subtema baik di bagian rekomendasi, saran-saran, maupun dari hasil penelitian analisis kebutuhan pembiayaan operasional pendidikan.
Jika kita kritisi secara lanjut dijelaskan dalam subtema kesimpulan, bahwa 50,39 % pendanaan operasional pendidikan SMK di Kota Kebumen bersumber dari orang tua atau wali siswa. Hal ini dapat di persepsikan lain bahwa dengan mangacu pada undang-undang sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang pengalokasian dana minimal 20 % dari anggaran hanya mampu menutupi operasional pendidikan sebesar 49,61 % dari total seluruh dana operasional.
Dari penelitian di atas, jika kita kaitkan dengan kata “ pendanaan pendidikan melalui Donatur” yang terdapat di bagian subtema saran. Hal ini membuktikan terbukanya lebar-lebar penanaman modal yang tidak lain sebagai langkah awal komersialisasi pendidikan, bisnis pendidikan dan intervensi pendidikan dari pihak investor. Tidak cukup disitu, keadaan ini diperparah lagi dengan UU BHP tentang otonomi suatu institusi pendidikan. Pasalnya, dengan komersialisasi pendidikan dunia ilmu seakan bagai ikon-ikon serdadu dalam percaturan dunia bisnis. Ada kalanya memakan dan adakalanya dimakan. Apalagi kesempatan ini terbuka lebar sebesar 50.39 % ( setengah lebih dari operasional dana pendidikan ) di Kota Kebumen.
Seharusnya dan sepatutnya tim peniliti tidak semestinya mencantumkan kata-kata tersebut. Pasalnya, selain terbukanya bentuk komersialisasi pendidikan. Bisa jadi melalui mekanisme sistem dana operasional pendidikan tersebut, terbukanya peluang yang lebar bagi investor untuk menancapkan modal-modal di dunia pendidikan khususnya di SMK Kabupaten Kebumen. Hal ini kemungkinan terjadi, karena disisi lain dunia pendidikan sebagai ruang berproses dilain sisi juga sebagai ruang penanaman doktrinasi nilai-nilai menjadi sasaran subur pengkaderan radikalisme yang bisa mengakibatkan bias dengan kultur bangsa serta jiwa pancasialisme.
Sepantasnya, jika kita kaitkan dengan pengalokasian dana pendidikan yang bersumber dari APBD sebesar 20 % tidak bisa menutup setengah dari anggaran pendidikan di SMK Kota Kebumen. Semestinya perlunya penggantian kata “pandanaan pendidikan melalui dontatur” di rubah menjadi “terobosan pendanaan pendidikan melalui nota kesepahaman Master of understanding ( MoU ), Karena di lain sisi sebagai bentuk subsidi silang, dengan MoU bisa sebagai bentuk pencarian mitra dalam pengapilkasian Ilmu dalam dunia kerja. Sehingga dari sini bisa dijadikan bentuk pereduksian dana pendidikan dengan memanfaatkan MoU sebagai strategy peningkatan mutu.

Hendri Unduh Nurmawan
Aktivis PMII Cab. Kebumen
Mahasiswa Stainu Kebumen Fakultas Tarbiyah
Tinggal Di Kebumen
Penggiat Pendidikan

0 comment:

Posting Komentar