Kamis, Desember 23, 2010

Oposisi Otoritas

Indonesia adalah Negara demokrasi, Negara yang berdasarkan pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat tentunya yang berkuasa juga rakyat. Kekuasaan yang tidak dimbangi dengan komunikasi dua arah (oposisi dan otoritas) bisa memunculkan pemerintahan yang otoriter-diktator dengan memandang adanya obyek (rakyat). Jika hal ini terjadi, maka makna demokrasi menjadi utopis pemerintahan semata tanpa memberi kebebasan berekpresi yang secara jelas melanggar UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dengan makna ini tentunya masyarakat / mahasiswa memiliki makna kebebasan otoritas berekpresi dalam bertindak sebagai supervisor sesuai koridor control budaya, social, politik sebagai identitas culture bangsa demi persatuan bangsa.
Namun dalam berekpresi cerminan mahasiswa yang berpredikan agent of change, sudah masuk dalam ranah pragmatisasi dengan kekuatan mulut yang tisak bisa dikenang dalam dinamika peradaba zaman. Aktitivitas kegiatan kepenulisan seakan sudah hilang dari roh mahasiswa yang mengandalkan mulut dalam berargument walau memang sah-sah saja sesuai UUD BAB X pasal 28 tentang kebebasan mengeluarkan pemikiran baik dengan lisan maupun tulisan.namun cerminan pragmatisasi tercermin dengan dominanya lisan daripada tulisan.
Tentunya hal ini menjadi dilema tersendiri dalam mendokumnetasikan oposisi pemikiran sebagaiamana Paulo freire, karl marx, serta ilmuwan islam seperti al-ghozali, ibnu sina dll yang selalu dikenang melalui tulisanya. Sehingga perlunya keberanian yang tidak sesaat dalam mendokumentasikan pemikiran melalui media tulis menulis yang dapat di kenang sepanjang hayat. Sebagaimana perintahNYA setelah menyerukan “iqro” dengan mengaplikasikanya dalam tindakan menulis “alladzi ‘allama bil qolam”.
Hendri Unduh Nurmawan
Mahasiswa Stainu Kebumen fakultas Tarbiyah
Penggiat Forum Penulis Kebumen

0 comment:

Posting Komentar