Jumat, Mei 06, 2011

Pemetaan Penghapusan UMPTN

Berita hangat mewarnai rubrik pendidikan, setiap pakar selalu menunjukkan eksistensi dirinya untuk selalu tampil di ruang publik tentang pro maupun kontra dari penghapusan UM di tahun 2012. Namun hal ini tepatkah? Analisis saya ada dua yang menjadi dualisme pemikiran.
Pertama jika UM dihapuskan apa positifnya? Positifnya bahwa setiap dinamika perguruan tinggi akan selalu mendapat pengawasan dari Kemendiknas dan dari segi funding-nya pemerintah menjadi sumber utama dalam dinamika perguruan tinggi.

Apa kelemahanya? Secara tidak langsung ada banyak dampak yang perlu menjadi bahan pemikiran ulang, jika SMPTN diambil alih 100 persen oleh pusat. Pertama, akan terjadi disintegrasi kultur habitat dari PT dimana berada, karena tingkat prioritas bagi mahasiswa yang di Semarang belum tentu kuliah di Semarang dan juga tempat-tempat lain, sehingga akan terjadi ”cross culture”, yang secara tidak langsung menghilangkan keragaman adat budaya sekitar.
Kedua, seharusnya pemerintah tidak mengambil alih SMPTN 100 sepenuhnya, karena imbasnya akan terjadi pada pendanaan yang lebih besar, dalam penelitian bahwa nilai balik sosial yang terjadi di PT hanya 13 persen, pendidikan menengah 15 persen dan pendidikan dasar 27 persen. Dengan demikian pemaksimalan pendanaan seharusnya pada SD yang berbanding lurus dengan nilai balik sosialnya, sehingga secara tidak langsung dapat membantu mengentaskan kemiskinan secara bertahap.
Ketiga, nilai ketergantungan PT akan semakin tinggi pada Kemendiknas dari segala sesuatunya. Keempat, penyeragaman melalui SMPTN = penyeragaman PT. Pada dasarnya hal ini tidak bisa, setiap PT memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki kelebihan tersendiri sehingga perlunya seleksi mandiri, untuk menonjolkan spesialisasi keilmuan di tiap PT masing-masing.
Kelima, pemerintah secara tidak langsung menghambat setiap prestasi nonakademis dari calon mahasiswa, karena akan terjadi penghapusan penelusuran prestasi nonakademis siswa yang menjadi salah satu nilai plus untuk masuk ke PT, sehingga apa jadinya jika nilai prestasi nonakademis tiada gunanya. Sadarkah imbasnya pada ketakutan siswa tidak masuk PTN, maka akan sengaja menghilangkan kreativitas diri dengan memfokuskan pada SNMPTN.
Dari kelima kelemahan itu, seharusnya pemerintah tidak mengambil 100 persen, tapi cukup 50 : 50 sehingga kebebasan PT bisa berorientasi pada ciri khas masing-masing, namun perlu diawasi supaya keberadaan PT juga tidak membebani rakyat, khususnya calon mahasiswa miskin.
Hendri Unduh N
Mahasiswa Stainu Kebumen
Jl Cemara RT 02/02 Kec Kebumen
Kabupaten Kebumen 087837850461

0 comment:

Posting Komentar